Jumat, 25 September 2015

Lowongan Tenaga Pemantauan Pilkada 2015 di Blora Sepi Peminat

BLORA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat atau organisasi untuk menjadi pemantau Pilkada Blora 2015. Masa pendaftaran pemantau tergolong lama. Yakni mulai 4 Juni hingga 2 November 2015.
‘’Namun hingga kini belumsatupun yang mendaftar,’’ ujar Ita Sadrini Astuti komisioner KPU Blora yang antara lain membidangi pendaftaran pemantau, Selasa (22/9).

Berdasarkan pengumuman KPU Blora bernomor 94/KPU-Kab-012329367/VI/2015 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2015 disebutkan bahwa organisasi pemantau Pilkada harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya; pemantau bersifat independen, bebas, nonpartisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilihan. Selain itu juga mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Blora.

Adapun tata cara pendaftaran pemantau, organisasi tersebut menyerahkan akta pendirian organisasi dan atau surat keputusan pengangkatan pengurus organisasi. Selain itu, susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau, alokasi anggota pemantau di masing-masing tingkatan baik di tingkat Kabupaten Blora maupun di tingkat kecamatan. 

Calon pemantau tersebut melampirkan pula rencana, jadwal, kegiatan dan daerah yang ingin dipantau. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri fotocopy KTP yang berlaku, dua lembar pas foto 4×6 cm serta surat pernyataan yang menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya.

Dicantumkan pula surat pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan dari lembaga organisasi yang bersangkutan. ‘’Pendaftaran bisa dilakukan saat jam kerja, pukul 08.00 -16.00 di kantor KPU Blora,’’ tandas Ita Sadrini Astuti.

Menurutnya, jika ada lembaga pemantau Pilkada yang telah mendaftar di KPU pusat maupun di KPU Jateng, pemantau itupun cukup melaporkan rencana pemantauannya di KPU daerah jika hendak melakukan pemantaunya di salah satu daerah yang menggelar Pilkada.

‘’Namun hingga saat ini belum satupun lembaga pemantau Pilkada di tingkat pusat maupun provinsi yang melapor akan memantau Pilkada di Blora. KPU pusat maupun KPU provinsi juga belum menyampaikan pemberitahuan kepada kami terkait adanya lembaga pemantau yang telah mendaftar,’’ ungkapnya.

Ketua KPU Blora Arifin mengemukakan, seingat dia, di Pilkada sebelumnya pernah ada organisasi yang menjadi pemantau Pilkada di Blora. Hanya dia belum bisa memastikan apakah organisasi tersebut akan mendaftar lagi sebagai pemantau Pilkada tahun ini.
‘’Kita tunggu saja, apalagi masa pendaftaran pemantau masih cukup lama,’’ katanya. (Abdul Muiz-SMNetwork)




Akhirnya APBD-P 2015 Ditetapkan dan KUA-PPAS RAPBD Blora 2016 Disepakati

BLORA. Setelah mendapatkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan dilakukan penyempurnaan serta penyesuaian, jajaran eksekutif dan legislatif menetapkan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2015. Penetapan dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD, Rabu siang (23/09) dan dirangkaikan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2016.

“Setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah diterima pada tanggal 21 September 2015 dengan surat nomor 910/212/2015 dan setelah dilakukan penyempurnaan serta penyesuaian sebagaimana mestinya berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, hari ini (kemarin-red) dilakukan penetapan APBD Perubahan 2015,” ujar pimpinan rapat paripurna DPRD, Ir. H. Bambang Susilo.

Sebelum ditetapkan terlebih dulu disampaikan laporan hasil penyempurnaan dan penyesuaian tetang perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Anggaran DPRD yang disampaikan juru bicara Banggar, Lina Hartini.

Laporan hasil penyempurnaan dan penyesuaian tersebut secara aklamasi disetujui oleh semua fraksi-fraksi DPRD Blora. Rapat dilanjutkan laporan rasionalisasi struktural KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2016 yang dibacakan juru bicara Banggar DPRD, Mustofa. Laporan tersebut secara aklamasi juga disetujui oleh semua fraksi-fraksi DPRD Blora.

Selanjutnya Penjabat Bupati Bora Dr. Ir. Ihwan Sudrajat,MM, Ketua DPRD Blora Ir. Bambang Susilo, dan Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminudin menandatangani berita acara kedua agenda rapat paripurna tersebut.

“Semuanya sudah kita laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja samanya. Sesuai rencana Ketua DPRD, penetapan APBD Blora 2016 dilakukan bulan Oktober 2015,” kata Ihwan Sudrajat dalam sambutan setelah menguraikan beberapa hal terkait percepatan penetapan APBD dalam peningkatan ekonomi Blora.

Rapat Paripurna dihadiri Plt Sekda Ir. Sutikno Slamet, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan SKPD, BUMN/BUMD serta camat se Kabupaten Blora.


Sumber

Senin, 21 September 2015

Honor Dihapus, TPP Dinaikan


@@@@@@

BLORA, suaramerdeka.com – Pemkab Blora di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Ihwan Sudrajat akan menerapkan kebijakan baru terkait pendapatan yang diterima PNS. Tidak ada lagi honorarium yang bakal dikantongi pamong praja tersebut. Sebagai gantinya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dinaikkan.
Kebijakan tersebut bakal diterapkan di tahun anggaran 2016. Untuk merealisasikannya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Blora diperintahkan mengubah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kebijakan Umum Anggaran dan Penghitungan Plapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2016.
Dokumen KUA PPAS RAPBD 2016 sebenarnya telah disampaikan oleh Pemkab kepada DPRD, Juni 2015. Namun belum secara resmi diserahkan dalam rapat paripurna DPRD. Ketika itu bupati Blora masih dijabat Djoko Nugroho.
Perintah untuk mengubah RKA KUA PPAS RAPBD 2016 muncul ketika digelarnya rapat di Aula Bappeda, Jumat (18/9). Rapat yang diikuti seluruh kepala SKPD itu dipimpin Pj Bupati Ihwan Sudrajat. Untuk melaksanakan perintah bupati tersebut seluruh SKPD kerja lembur mulai Jumat malam hingga Minggu (20/9). Kerja lembur itu dilakukan karena Pj bupati menghendaki perubahan RKA sudah harus dikumpulkan maksimal Senin(21/9). “Sebenarnya pada Sabtu pagi perubahan RKA sudah harus selesai. Pada Sabtu itu seluruh SKPD mempresentasikan perubahan RKA di hadapan tim yang dipimpin asisten yang ada di Setda. Jika dalam presentasi itu RKA masih dianggap belum benar maka SKPD harus melengkapinya Minggu. Asisten akan melaporkan perubahan RKA tersebut kepada bupati, Senin (21/9),” ujar salah seorang PNS yang mengaku kerja lembur menyusun perubahan RKA di SKPD-nya, Minggu (20/9).

Pilkada Blora dalam Bayang-bayang Kepentingan Investor “Nakal”




BLORA, suaramerdeka.com - Kabupaten Blora dikenal memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Mulai dari SDA minyak dan gas (migas), kayu jati di lahan hutan hingga bahan tambang lainya yang memberikan kontribusi pada kepentingan nasional.
Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora Ahmad Solikin menilai, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah itu sangat dimungkinkan para investor Jakarta ikut memengaruhi hasil akhir Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2015. Mengapa seperti itu?
Menurut Solikin, para investor dari luar daerah terutama dari Jakarta sangat berkepentingan dengan SDA di Blora. Solikin yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) mengemukakan, dengan banyaknya potensi SDA di Blora, tentunya sangat dimungkinkan para pemilik kepentingan dari luar daerah akan ikut mewarnai Pilkada Blora.
“Mereka berharap, bupati terpilih adalah yang bisa memuluskan rencana investasi mereka. Dan sangat dimungkinkan mereka ikut memberikan support pendanaan dalam proses pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Solikin yang juga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banjarejo mengingatkan kepada semua steakholder yang terlibat dalam proses Pilkada untuk bersikap profesional dan sportif.
Dia juga mendesak kepada semua pasangan calon bupati dan wakil bupati janganlah menggadaikan Blora dalam kepentingan sesaat.
“Berpeganglah bahwa investor yang punya niatan membantu menyejahterakan Blora tidak akan mungkin bermain kotor. Mereka pastilah akan bersikap profesional dengan mentaati aturan perundangan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Warga pun diimbau untuk bersama-sama menjaga Blora bahwa kabupaten ini adalah masa depan bersama milik masyarakat. Dia menegaskan, warga Blora tetap sebagai penentu siapa pemimpin lima tahun ke depan. Menurutnya, pemilih harus cerdas, jangan mudah dibohongi oleh para investor abal-abal yang hanya ingin mengeruk SDA dari Blora.

Sabtu, 19 September 2015

Air Sungai Jadi Alternatif Bagi Warga Cabak


BLORA - Kekeringan yang melanda warga Desa Cabak Kecamatan Jiken membuat masyarakat resah lantaran air sulit di dapatkan. Masyarakat yang sumurnya sudah mengering tidak ada airnya terpaksa mencari air di sungai untuk memenuhi kebutuhan mencuci pakaian.
Salah seorang warga Cabak, Siti (32) mengaku kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau. Air bersih yang ada di sumurnya sudah mulai mengering. Untuk itu hampir tiap hari dirinya mengambil air di sungai yang letaknya di dalam hutan untuk keperluan sehari-hari.
“Air sumur sudah mulai mengering,hampir tiap hari kami warga cabak mengambil air dan mencuci menggunakan air sungai ini. Ungkapnya. Selasa(15/9).
Kekeringan yang melanda daerah Cabak telah terjadi selama sebulan belakangan ini. Bencana kekeringan selalu terjadi tiap musim kemarau. Belum ada tindak lanjut dari pemerintah akan bencana kekeringan yang melanda daerah Cabak. Masyarakat hanya dapat mengandalkan air dari sungai yang jaraknya hampir 3 km dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu Tono (35) salah satu warga Cabak yang sedang mengambil air mengatakan, hampir setiap musim kemarau sumur warga kering dan sudah hampir 20 hari ini dirinya mengambil air dari sungai dan selama ini belum mendapatkan bantuan air dari pemerintah daerah.
“Hampir setiap musim kemarau sumur warga kering”, ujar Tono, Selasa (15/9).
Bencana kekeringan di Kabupaten Blora menjadi bencana tahunan. Setiap musim kemarau datang masyarakat yang dipetakan menjadi dampak kekeringan selalu mengalami masalah kekurangan air bersih. Pihak pemerintah daerah sebenarnya telah menganggarkan bantuan droping air bersih ke masing-masing wilayah di Kabupaten Blora. Namun, realisasi droping air bersih yang sudah dianggarkan belum semuanya terpenuhi.(AG/SKM.BUSER)

Selasa, 15 September 2015

600 honorer K2 dari Blora, Siap ikut mengepung kantor KemenPAN-RB


BLORA – Sebanyak 600 honorer K2 di Blora akan ikut mengepung kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta. Para guru dan pegawai honorer ini akan menuntut haknya pada menteri agar diangkat menjadi PNS. Ratusan honorer itu akan berangkat ke Jakarta, hari ini Senin(14/9/2015)

“Aksi ini aksi damai ini nantinya mengepung kantor kemenpan-RB itu akan tidak hanya diikuti oleh honorer K2 Blora saja. Melainkan, teman-temannya honorer se-Indonesia akan ikut bergabung dan menduduki kantor menteri mengurusi aparatur negera itu. “ jelas Koordinator Forum Honorer K2 Blora, Tamto Senin (14/9/2015)

Menurutnya tuntutan agar para honorer K2 di Blora dan seluruh Indonesia itu diangkat menjadi PNS cukup beralasan. Sebab, semua honorer kategori dua ini sudah cukup lama melakukan pengabdian. terlebih perjuangan honorer K2 dalam menjalani pengabdiannya sudah cukup lama.
“Tuntutan kita PNS harga mati, lebih baik kita mati didepan Menpan dari pada mati menjadi Honorer Selamanya’’ katanya


Pihaknya menceritakan tuntutan itu sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan pantia kerja (panja) apartur komisi II DPR RI. Saran dari komisi II DPR RI itu honorer K2 yang diangkat itu hanya dilakukan tes secara administrasi. Hal itu, untuk mengantisipasi adanya honorer K2 bodong hingga adanya honorer yang telah keluar dari pekerjaannya.

“ selain melakukan aksi damai kami di KemenPAN-RB kami juga akan bertemu dengan Presiden Jokowi,’’ Katanya.
Selain tuntutan soal agar diangkat sebagai PNS. Pria lulusan fakultas pendidikan itu mempertanyakan atas putusan MK yang menyatakan honorer usia diatas 35 tahun tak bisa diangkat menjadi CPNS.
“ Bentuk aksi secara serantak ini juga termasuk memberikan shock terapi bagi pemerintah. Bagaimana rasanya jika dua hari semua honorer Se Indonesia tidak ada,’’ ujarnya.
Seperti diketahui, keinginan tenaga honorer terutama yang berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS buyar sudah. Ini menyusul dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Rochmadi Sularsono, PNS asal Ponorogo dan tiga tenaga honorer yaitu Wahid Ahmad Nahrowi, Siti Murijstul Khadijah, serta Iva Fitria.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar majelis hakim konstitusi membatalkan pasal dalam UU ASN yang menyebutkan batasan umur menjadi CPNS 35 tahun, karena dianggap bertentang dengan UUD 1945 Pasal 27.

Menanggapi putusan MK itu, sebenarnya honorer K2 yang umurnya diatas 35 tahun justru lebih matang. Bahkan lebih berpengalaman.

“Silahkan di cek saja. Justru pada honorer K2 yang umurnya diatas 35 tahun ini lebih berpangalaman,’’ Terangnya.


Minggu, 13 September 2015

SERTIJAB KASAT LANTAS DAN KAPOLSEK BOGOREJO


BLORA- Upacara Sertijab (Serah Terima Jabatan ) Jajaran Polres Blora yang dilaksanakan di gedung Arya Guna, Mapolres Blora setempat yang dipimpin langsung Kapolres Blora, AKBP Dwi Indra Maulana Kamis(3/9) pukul 09.00 WIB. Dalam acara sertijab tersebut Kasatlantas Polres Blora, dijabat oleh AKP Handoko Suseno yang semula bertugas di Ditlantas Polda Jateng, Dia menggantikan pejabat lama AKP Eko Pujiyono.
Kapolres Blora, AKBP Dwi Indra Maulana mengharapkan pejabat baru Kasat Lantas segera bisa menyesuaikan diri di tempat tugasnya serta siap menghadapi tantangan meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang tajam di wilayah hukum Polres Blora.
Selain itu dalam waktu bersamaan, juga dilakukan pengangkatan terhadap Iptu Putoro Rambe, semula KBO Satlantas Polres Blora, kini menjadi Kapolsek Bogorejo menggantikan AKP R. Susiyanto yang sedang menjalankan pendidikan Kepolisian. Kapolres Blora, AKBP Dwi Indra Maulana berpesan untuk pejabat baru Kapolsek Bogorejo segera menyesuaikan diri di tempat tugasnya karena sebentar lagi adanya pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
AKP Handoko Suseno saat diwawancarai SKM.BUSER, menyatakan akan meneruskan program kerja pejabat sebelumnya dan akan lebih berupaya lagi dalam menjaga Keamanan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Blora.
”Tentu kami akan meneruskan program pejabat yang lama serta berupaya lagi dalam menjaga Keamanan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas,” uangkapnya. (AG/SKM.BUSER)


Sabtu, 05 September 2015

Kebakaran Hutan Ancam Pipa Minyak Mentah Pertamina

PPC Iklan Blogger Indonesia

BLORA, suaramerdeka.com - Kebakaran rumput dan semak belukar di kawasan hutan jati di Kabupaten Blora mengancam pipa minyak mentah milik Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP). Hanya saja hingga kini meski kebakaran hutan berulang kali terjadi, namun belum sampai membahayakan pipa minyak yang membentang dari kawasan Nglobo Kecamatan Jiken hingga Pusat Penampungan Produksi (PPP) Menggung di Kecamatan Cepu.
“Sampai saat ini belum. Tapi kami sudah menyiapkan mobil pemadam jika diperlukan untuk memadamkan api jangan sampai merembet ke pipa,” ujar Legal and Relations Pertamina EP Asset IV Cepu Sigit Dwi Aryono, Sabtu (5/9).
Berdasarkan pemantauan, terbakarnya rerumputan dan semak belukar di kawasan hutan di Blora kerap terjadi belakangan ini. Minimnya jumlah personel Perhutani yang menjaga kawasan hutan, membuat kebakaran cepat meluas. Kebakaran itupun beberapa di antaranya merembet hingga ke pipa minyak mentah yang berada di pinggir jalan raya. “Karena pipa minyak mentah itu terbuat dari besi, kebakaran tidak sampai membahayakan pipa tersebut. Tapi jika apinya makin besar dan kebakaran berlangsung lama, saya perkirakan bisa saja pipa tersebut terbakar dan itu sangat membahayakan,” tandas Suyanto, salah seorang warga Sambong.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pipa minyak berdiameter sekitar 20 centimeter itu tidak setiap waktu dialiri minyak mentah. Hanya di jam-jam tertentu saja pipa tersebut digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari kawasan Nglobo menuju PPP Menggung milik Pertamina di Kecamatan Cepu sejauh sekitar 25 kilometer.
Sumber : http://berita.suaramerdeka.com/
Baca Berita Berita Lainya :

Baca artikel artikel menarik lainya :


Memprihatinkan, di Blora Hanya Ada Tiga Madrasah Negeri


BLORA, suaramerdeka.com - Meski memiliki banyak sekolah madrasah mulai dari tingkat RA hingga Madrasah Aliyah (MA). Di Kabupaten Blora ternyata hanya memiliki tiga sekolah madrasah dengan status negeri. Yang lain merupakan madrasah swasta yang dikelola oleh perseorangan ataupun yayasan dan pondok pesantren. Tiga Madrasah Negeri yang dimiliki Blora yaitu Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Blora di Desa Plosorejo Kecamatan Banjarejo Blora, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Jepon Blora dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Blora.
“Melihat hal tersebut sangat memprihatinkan, harusnya ada lebih dari tiga,” ujar Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag HM Nur Kholis Setiawan saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional tentang Madrasah di Blora, Sabtu (5/9).
Menurutnya sebenarnya kurangnya sekolah madrasah Negeri bukan hanya dialami Blora, namun di semua Kabupaten mengalami problem yang sama. Sebab dari total 75.998 sekolah madrasah, yang bersatatus Negeri 3.882 sekolah, sisanya 72.116 adalah sekolah swasta. Dia mengatakan salah satu kendala dalam mengurus perubahan status menjadi negeri tidak mudah sebab di Kemenag banyaknya satker yang ada.
Namun lanjutnya yang paling penting adalah bagaimana meningkakan kualitas dari siswa dan pendidik sehingga lambat laut pendidikan di madrasah bukan dianggap sebelah mata oleh masyarakat. “Saat ini sedang disiapkan indek layanan pendidikan yang akan memetakan data siswa di setiap Kabupaten/Kota” terangnya.

Sumber : http://berita.suaramerdeka.com/
==========================================================
Baca Berita Berita Lainya :


Baca artikel artikel menarik lainya :

Revitalisasi Alun-alun Blora


BLORA, suaramerdeka.com – Alun-alun Blora kini dilengkapi dengan sarana terapi untuk kesehatan. Sehingga masyarakat bisa melakukan refleksi terapi secara gratis saat berada di alun-alun. Hal itu setelah dibangunnya sarana itu di sisi dalam alun-alun sebelah utara. Sejumlah pekerja tampak sedang menyelesaikan bangunan tersebut. Alat terapi itu terdiri dari batu-batu kecil yang dipasang mengitari paving blok sebelah utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora Bondan Sukarno membenarkan kalau sarana pendukung di alon-alon dibenahi dan ditambah dengan sarana pijat refleksi bagi kaki. “Sarana untuk refleksi dibangun bersamaan dengan penataan trotoar dan drainase alun-alun,” terang Bondan Sukarno, Sabtu (5/9).
Revitalisasi kawasan alon-alon Blora sudah dilakukan sejak Mei 2015, menggunakan anggaran APBD 2015 sebesar Rp 629,723 juta. Penataan difokuskan pada perbaikan trotoar yang mengelilingi alun-alun, dan memperbaiki saluran drainase agar saat hujan air tidak tergenang. Dari papan proyek yang dipasang batas akhir pengerjaan 28 Agustus, namun hingga Sabtu (5/9) pengerjaan masih dilakukan, dengan penyelesaian pembuatan sarana refleksi dari batu-batu kecil.
Sejumlah masyarakat mengaku senang dengan adanya perbaikan dan penataan alun-alun. “Lebih bagus tentunya apalagi sekarang ada untuk terapi jadi saat pagi hari atau sore bisa dimanfaatkan untuk beroalah raga,” kata Ahmad Syaifudin warga Kecamatan Jepon ini. 


Sumber : http://berita.suaramerdeka.com/
=================================================
Baca Berita Berita Lainya :


Baca artikel artikel menarik lainya :

Empat Hal Bikin Pemilih Datang ke TPS. Apa Saja?

BLORA, suaramerdeka.com - Penyebab pemilih tidak datang di TPS bukan sekedar karena faktor tidak mengetahui jadwal pelaksanaan Pemilu. Tapi ada penyebab lain. Dalam amatan peneliti Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora Ahmad Solikin, setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan warga enggan datang ke TPS.

Pertama, karena keputusasaan pada pemimpin atau wakil yang mereka pilih pada pemilihan sebelumnya tidak bisa berbuat sesuai dengan harapanya. Kedua, adanya persepsi pemilih bahwa calon pemimpin yang saat ini berkompetisi tidak ada yang patut ditaruhkan harapan padanya. Ketiga, faktor ekonomi mempengaruhi pemilih yang enggan meninggalkan pekerjaanya karena mengurangi penghasilan sehari.
Keempat, pengaruh mentalitas pragmatis dan hilangnya tradisi tepo seliro mengakibatkan pemilih tidak mau datang ke TPS kalau tidak ada ganti ruginya. “Dengan demikian, kita tidak bijak kalau hanya membebankan persoalan partisipasi pemilih pada institusi penyelenggara Pilkada,” ujar Solikin, Sabtu (5/9).
Adsense Indonesia
Meski begitu, kata Solikin, KPU Blora tetap mempunyai pekerjaan rumah merangkul semua steakholder untuk bersama-sama menanamkan handarbeni terhadap pelaksanaan Pilkada. Sehingga, persoalan kualitas pilkada yang dipengaruhi tingginya partisipasi pemilih adalah tugas bersama yang harus dilakukan.
Solikin menyatakan, sosialisasi jadwal pelaksanaan pilkada adalah tugas teknis yang bisa diselesaikan penyelenggara. Sedangkan tiga persoalan yang tersisa sangat tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh KPU dan Panwas bersama jajaranya. “Semua steakholder harus berkontribusi untuk memecahkan persoalan tersebut,” katanya.



Sumber : http://berita.suaramerdeka.com/
=================================================
Baca Berita Berita Lainya :


Baca artikel artikel menarik lainya :